Dumai - Pelabuhan Dumai di Riau tercatat sebagai pelabuhan ekspor CPO terbesar di Indonesia. Lewat pelabuhan Pelindo I ekspor CPO mencapai 6,5 juta ton per tahun di luar pelabuhan milik perusahaan perkebunan sawit sendiri.
Demikian disampaikan GM Pelindo I, Djuhaery dalam perbincangan dengan wartawan, Minggu (22/10). Djuhaery menjelaskan, Pelindo I di Dumai selain ekspor CPO juga ekspor curah kering seperti cangkang sawit, juga peti kemas. Namun sejauh ini yang paling menonjol adalah ekspor CPO.
"Ekspor CPO dari Pelindo I mencapai 6,5 juta ton per tahun, ini tentunya mengalahkan ekspor CPO dari pelabuhan Belawan di Medan yang hanya 3,5 juta ton. Sehingga pelabuhan kita tercatat sebagi pengekspor CPO terbesar di Indonesia," kata Djuhaery.
Menurutnya, selain ekspor CPO lewat Pelindo, ada lagi ekspor yang dilakukan langsung oleh perusahaan sendiri. Sehingga diperkirakan dalam setahun baik lewat Pelindo dan pelabuhan milik perusahaan ekspor CPO bisa tembus di angka 10 juta ton per tahun.
"Potensi perkembangan CPO akan terus meningkat, bahwa bisa mencapai 13 juta ton per tahunnya. CPO selama ini diekspor ke Cina, Jepang, dan Eropa," kata Djuhaery.
Untuk itulah, katanya, Pelindo I akan kembali menanamkan investasinya akhir tahun ini senilai Rp100 miliar khusus untuk menambah dermaga tipe C tersebut. Penambahan panjang dermaga ini untuk meningkatkan pelayanan ekspor dan impor lewat Pelindo di Dumai.
"Itu hanya untuk investasi penambahan panjang dermaga saja. Ini belum rencana investasi loading poin untuk mempercepat pengisian CPO ke kapal. Belum lagi investasi untuk pergudangan peti kemas. Berapa nilainya di luar investasi dermaga, masih akan dihitung lagi," kata Djuhaery.
Untuk kendala yang dihadapi Pelindo I di Dumai, kata Djuhaery, soal pelebaran kawasan pelabuhan. Di mana pihak Pelindo telah memiliki lahan dan bersertifikat namun anehnya kawasan tersebut masuk dalam areal hijau di Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Dumai.
"Sejak 2014 persoalan RTRW ini belum juga kelar. Satu sisi, untuk pembangunan pelebaran kawasan pelabuhan tentu harus ada izin Amdal dan sebagainya. Persoalan ini juga menjadi kendala bagi kami di lapangan. Kita berharap ada solusi terbaik dalam persoalan ini, sehingga kita bisa mengembangkan kawasan pelabuhan dan kawasan industri," tutup Djuhaery.
